METROBRATA UTAMA

Media Hukum & Kriminalitas

Polri : Eksekusi Mati Mampu Tekan Kasus Narkoba

2 min read

Metama, Jakarta : Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Heru Winarko juga berharap eksekusi mati pada terpidana narkoba segera mendapatkan kepastian. Dengan adanya kepastian eksekusi itu diharapkan dapat memberikan efek jera yang nyata pada para pengedar.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Eko Daniyanto sependapat  apa yang disampaikan oleh Kepala BNN, pihaknya mendesak agar para terpidana mati  kasus  narkoba segera dieksekusi. Eksekusi mati para terpidana, kata dia, dapat memberikan dampak signifikan dalam menekan peredaran narkoba.

Heru menuturkan, kurang lebih ada 91 terpidana mati yang masih dalam proses. Puluhan terpidana mati  itu  melakukan berbagai proses misalnya proses pengajuan kembali (PK)  dan proses hukum lainnya. “Harapan kami disegerakan untuk hukuman mati ini agar ada kepastian,” kata Heru, Kamis (27/9).

Eko berpendapat,  eksekusi  mati dapat memberikan efek jera pada para pelaku pengedar narkoba yang masih aktif mengedarkan narkoba. Ia bahkan, memprediksi sebanyak eksekusi mati  akan  menekan  50 hingga 60 persen kasus narkoba.”Jelas,  efeknya sangat signifikan. Besar sekali efeknya,” ujarnya  di  Direktorat  Tindak  Pidana  Narkoba Bareskrim Polri, Cawang, Jakarta Timur, Jumat (28/9).

Namun, kata Eko, hingga saat ini eksekusi mati tersebut  belum juga terlaksana hingga saat ini. Ia mengatakan salah satu penyebabnya, banyak di antara pelaku yang mengajukan peninjauan kembali (PK) ke kejaksaan untuk menunda eksekusi mati. Eko tidak mengetahui secara pasti berapa angka terpidana mati kasus narkoba yang belum dieksekusi maupun yang masih melakukan proses PK.

Secara terpisah  Jaksa Agung RI  HM Prasetyo mengatakan, upaya hukum yang diajukan oleh para terpidana  mati  kasus  narkoba  merupakan siasat mereka untuk mengulur waktu. Menurutnya, undang-undang (UU) memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan hal tersebut. Dia menjelaskan, berdasarkan  putusan-putusan  Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah dibacakan, seseorang bisa  mengajukan upaya  hukum peninjauan kembali (PK) lebih dari satu kali dan pemberian  grasi tidak dibatasi waktunya.”Ini yang menjadi masalah, kendala kita. Ini bahkan ada satu yang jelas-jelas dia pura-pura sakit ingatan pun, setelah kita eksekusi ada juga  yang  mau  menggugat kita. Itu yang harus hati-hati. Ini belajar dari pengalaman seperti itu,” jelas dia.

Baca Juga :  BIN Pantau Pergerakan Jaringan JAD Jelang Pelantikan Presiden

Agar waktu eksekusi mati para terpidana mati kasus narkoba ini jelas, Prasetyo hanya mengatakan akan menunggu kelanjutan proses hukum yang sedang berjalan. Ia pun merasa, tentu akan lebih baik jika proses tersebut dilaksanakan lebih cepat. Di samping itu, ia mengaku belum bisa mengatakan bisa atau tidak eksekusi mati dilakukan di tahun politik ini. Semua itu, kata dia, tergantung situasi yang saat ini sedang berjalan, termasuk dari aspek yuridis para terpidana mati itu.”Kalau semua hak hukumnya sudah terpenuhi, ya kita baru bisa pertimbangkan untuk teknis pelaksanaannya,” tutur Prasetyo. (Red/F)