Berlangganan

METROBRATA UTAMA

Media Hukum & Kriminalitas

Kemendagri : Luruskan Soal Boleh Kampanye di Pesantren

2 min read

Metama, Jakarta : Pernyataan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa peserta pemilu 2019, boleh mendatangi acara di areal lembaga pendidikan, rumah ibadah, maupun gedung pemerintahan dalam rangka sosialisasi terkait kepemiluan.

Pernyataan  ini  sekaligus disampaikan  untuk meluruskan pemberitaan atas pernyataan Menteri Dalam Negeri  Tjahyo Kumolo   yang  sebelumnya  mengatakan  bahwa kampanye dapat  dilakukan   di lembaga  pendidikan seperti pesantren.”

Dalam pernyataan  Mendagri tersebut di maksudkan adalah  kegiatan sosialisasi  dan  edukasi  bagi masyarakat,  bukan  hadir untuk berkampanye pemilihan capres  dan caleg,”  demikian disampaikan oleh Pusat Penerangan Kemendagri melalui keterangan tertulis, pada Kamis (11/10).

Menurut Kemendagri,  semua  pihak wajib  menghormati  dan  mentaati larangan yang sudah diatur oleh  Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  dalam teknis pelaksanaan  kampanye  pemilu.

Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 280 1 huruf h Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2017  tentang Pemilu yang didalamnya  menyebut  bahwa tempat ibadah, lembaga pendidikan dan fasilitas negara tidak  boleh  dijadikan  tempat  untuk berkampanye. “Semua pihak wajib menghormati dan mentaati larangan yang diatur oleh KPU dan Bawaslu dalam teknis pelaksanaan kampanye pemilu,” tambahnya.

Namun, lanjut Kemendagri, ini bukan berarti peserta pemilu tidak bisa hadir ke tiga tempat  tersebut  dalam  rangka  sosialisasi  terkait pemilu. Peserta pemilu bisa melakukan sosialisasi pemilu cerdas seperti menolak politik uang, menolak politisasi SARA, menolak hoaks, dan menjaga persatuan kesatuan bangsa.”Kampanye dan sosialisasi adalah  merupakan  dua hal yang berbeda,” tuturnya.

Peserta pemilu tetap boleh datang ke lembaga pendidikan, rumah ibadah atau gedung pemerintah dalam rangka sosialisasi untuk mendidik masyarakat. Apalagi jika penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) juga hadir, pasti sangat mendidik masyarakat dan siswa / mahasiswa.

Kemendagri  mengaku  setuju dengan aturan hukum pemilu soal larangan berkampanye di lembaga pendidikan, tempat ibadah dan fasilitas negara. Jika ingin menggelar acara sosialisasi  terkait pemilu di ketiga tempat tersebut, maka pihak penyelenggara dan peserta pemilu perlu berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu guna menghindari prasangka melanggar aturan yang berlaku.

Baca Juga :  Erick Thohir Soroti Persoalan Yang Membelit Asabri

“Kontestan dan para pihak termasuk penanggungjawab lembaga pendidikan, tempat ibadah  dan  pengelola  gedung  pemerintahan harus koordinasi penyelenggara pemilu jika  akan mengundang peserta pemilu supaya tidak manjadi masalah dalam pelaksanaan,” pungkasnya.

Sebelmunya Tjahjo menegaskan tidak mempersoalkan kegiatan kampanye yang dilakukan  pasangan  calon presiden dan wakil presiden maupun pendukungnya di sekolah dan pondok pesantren untuk pemilihan presiden atau pilpres 2019.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini beralasan pondok pesantren dan sekolah  memiliki hak pilih. “Enggak ada masalah kan sekolah-sekolah, pondok pesantren punya hak pilih, SMA punya hak pilih. Saya kira sosialisasi pemilu, kampanye pemilu semua  lini masyarakat kita harus didatangi,” kata Tjahjo di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (10/10).

Pernyataan Tjahjo yang tidak mempersoalkan kampanye dilakukan di pondok pesantren dan sekolah dinilai bertentangan dengan larangan yang dikeluarkan KPU. (Red/F)