METROBRATA UTAMA

Media Hukum & Kriminalitas

Kompolnas : Minta Penuding Kapolri Tito “Di Proses Jika Tak Bisa Buktikan”

2 min read

Metama,Jakarta : Pasca pernyataan yang disampaikan oleh Amien Rais di Polda Metrojaya atas dugaan Aliran dana ke beberapa pihak diantaranya nama Kapolri Jenderal Tito karnavian, disebut

Dalam tanggapan yang disampaikan oleh Komisi Kepolisian Nasional  (Kompolnas) menilai pihak yang menuding keberadaan aliran dana kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian dari seorang pengusaha impor daging, Basuki Hariman, harus membuktikannya.

Sebelumnya, mantan Ketua MPR Amien Rais meminta Presiden Joko Widodo untuk mencopot Tito sebagai Kapolri atas dasar tudingan keberadaan aliran dana itu. “Kompolnas  menganggap  bahwa tudingan  terhadap Kapolri adalah tudingan yang serius dan harus dapat dibuktikan kebenarannya,” ujar Sekretaris Kompolnas Bekto Suprapto, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (10/10).

“Kepada pihak-pihak yang sudah menyebarkan berita bahwa pribadi Kapolri sudah menerima  aliran dana, tetapi  ternyata  tidak bisa dibuktikan, maka Polri tidak boleh ragu-ragu  untuk  menegakkan  hukum kepada siapa saja yang sudah menyebarkan berita bohong,” kata Bekto

Kompolnas  sebagai  pengawas  fungsional Polri mengklaim telah mengklarifikasi kepada Polda Metro Jaya dan  Propam Polri terkait kasus yang dituduhkan kepada Tito, menurut Kompolnas, hasil klarifikasi itu menunjukkan bahwa apa yang dituduhkan Amien tidak terbukti. Tuduhan itu, kata Bekto, makin  tak valid karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyatakan dugaan perusakan buku dalam kasus yang  ditudingkan  ke Tito itu tidak terbukti.

hal Itu diperkuat dengan pemeriksaan rekaman CCTV di KPK, saksi-saksi, dan pemeriksaan pengawas internal KPK. “Polda Metro Jaya juga  sudah  melakukan  penyelidikan tentang tuduhan adanya aliran dana kepada Kapolda Metro Jaya waktu itu kepada pihak-pihak  yang  terkait dengan masalah tersebut, dan semua menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar,” imbuhnya.

Kompolnas  juga  menyayangkan  adanya  tudingan pada  Kapolri itu apalagi ketika Polda Metro Jaya justru telah bertindak benar dengan memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam kasus penyebaran berita bohong tersebut. “Sangat disayangkan ketika Polda Metro Jaya menerapkan equality before the law, justru ada yang menuding Polri berpihak dan ada pula yang menuntut Kapolri untuk dicopot dengan tudingan bahwa Kapolri  melakukan tindakan korupsi dan kasusnya pernah diperiksa KPK,” imbuh Bekto.  Namun demikian, Bekto berharap Polri tetap profesional dan mendiri dalam menyikapi tudingan korupsi itu dan kasus Ratna Sarumpat. (Red/F)

Baca Juga :  Polda Jatim terima 29 Unit Motor Besar Dari Kakorlantas Polri