KPK : Terima Laporan Aduan 3.811 Tindak Pidana Korupsi - METROBRATA UTAMA    

METROBRATA UTAMA

Media Hukum & Kriminalitas

KPK : Terima Laporan Aduan 3.811 Tindak Pidana Korupsi

2 min read

Metama, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  sepanjang januari sampai dengan Agustus 2018 telah  menerima sebanyak  3811  pengaduan  masyarakat  terkait  laporan dugaan korupsi. Dari 3811, laporan  yang  selesai  telaah  adalah  968 laporan.

Dari data statisik milik KPK per 30 Juni 2018, sepanjang 2018, KPK telah  melakukan penanganan tindak  pidana  korupsi  dengan  rincian: penyelidikan 84 perkara, penyidikan 93 perkara, penuntutan 63 perkara, inkracht 55 perkara, dan eksekusi 54 perkara.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan dari tahun ke tahun, semakin banyak laporan dari masyarakat tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan penyelenggara atau pejabat negara. Meningkatnya operasi tangkap tangan (OTT) merupakan salah satunya  bukti  peran  serta masyarakat.Diketahui Presiden Jokowi meneken PP Nomor 43 Tahun 2018 dan telah diundangkan oleh Kementerian hukum dan HAM (Kemenkumham) tertanggal 18 September 2018.

PP  Nomor  43  Tahun 2018 itu telah masuk dalam lembaran negara RI tahun 2018 nomor 157.  Dalam aturan tersebut terdapat premi Rp 200 juta bagi pelapor kasus korupsi.

Saut menerangkan, terkait premi Rp 200 juta untuk pelapor kasus korupsi tetap harus melewati  penilaian oleh penegak hukum, termasuk KPK.  Menurut Saut, penegak hukum akan melakukan penilaian terhadap tingkat kebenaran laporan yang disampaikan oleh pelapor dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

Penilaian itu dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh jaksa.

Bahkan, dalam memberikan penilaian, penegak hukum  mempertimbangkan peran aktif pelapor  dalam  mengungkap  tindak  pidana korupsi, kualitas data laporan atau alat bukti, dan  risiko bagi pelapor.” Karena itu, paling tidak untuk sementara waktu jalan dulu lah. Semua cara harus digunakan utk mencegah dan memberantas korupsi, makanya itu disebut korupsi itu ekstra ordinary crime,” ujarnya.

Baca Juga :  Polres Gresik : Luncurkan Layanan Dumas Online

Bahkan, sambung Saut, ia mengusulkan secara bertahap hadiah bagi pelapor kasus korupsi bisa meningkat, dari sekian permil sampai maksimal 10 persen atas nilai kerugian keuangan Negara  dalam  kasus korupsi tersebut. Ia pun membandingkan dengan aturan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, di mana pihak yang menemukan barang diganjar hadiah dengan nilai 10 persen dari barang tersebut.”Itu di Bea Cukai kalau dapat temuan bisa dapat 10 persen asik juga kan? Jadi kalau di Bea Cukai  perbandingan dengan skema uang ganjaran pejabat/pegawai penemu bisa dapat 10 persen,” kata Saut. (Red/F)

 

Berlangganan