PP Nomor 43 Tahun 2018 : Penghargaan Laporan Masyarakat Tentang Adanya Korupsi - METROBRATA UTAMA    

METROBRATA UTAMA

Media Hukum & Kriminalitas

PP Nomor 43 Tahun 2018 : Penghargaan Laporan Masyarakat Tentang Adanya Korupsi

2 min read

Metama :  Berlakunya  Peraturan Pemerintah (PP)  yang memberikan hadiah Rp 200 juta kepada pelapor kasus korupsi memungkinkan banyak laporan yang masuk ke KPK. “(KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta siap menangani kemungkinan bertambahnya kasus-kasus yang dilaporkan publik ke lembaga anti rasuah tersebut. Penambahan kasus menyusul keluarnya PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang penghargaan kepada masyarakat dalam pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagian pihak menilai keluarnya PP yang memberikan hadiah Rp 200 juta kepada pelapor kasus korupsi memungkinkan banyak laporan yang masuk ke KPK. “(KPK) harus  siap,  mereka punya banyak perangkat dan pegawai yang profesional,” ujar anggota Komisi III DPR, Abdul Kadir Karding, saat dihubungi wartawan, Rabu (10/10).

Ia optimistis semua pelaporan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh KPK secara profesional. “Saya optimis sih, asal betul-betul laporan itu diverifikasi secara profesional,” ujar  politikus  PKB  tersebut.

Karding juga menyambut positif keluarnya PP tersebut sebagai bentuk komitmen Pemerintah terhadap upaya pemberantasan korupsi. Apalagi korupsi masuk dalam kejahatan luar biasa yang diperangi seluruh bangsa Indonesia.”Salah satu cara adalah memberi imbalan kepada  para  pelapor-pelapor soal korupsi  ini, dan saya kira ini sesuatu yang positif, patut kita apresiasi, patut kita dorong terus menerus,” kata Karding.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo  menanggapi  terkait  Peraturan Pemerintah (PP) 43/2018 yang mengatur tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi.

Agus mengatakan KPK sebelumnya sudah punya peraturan serupa terkait hal tersebut, bahkan usulan besaran penghargaannya lebih besar ketimbang PP yang baru disahkan.”Yang dua peraturan sebelumnya  malah tidak ada maksimalnya,” kata Agus saat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/10). (Red/F)

Baca Juga :  Ombudsman RI : Pencopotan Kapolsek Kembangan Sudah Tepat

 

Berlangganan