Berlangganan

METROBRATA UTAMA

Media Hukum & Kriminalitas

Wapres Yusuf Kalla : Tiga Alasan Kepala Daerah Korupsi

2 min read

Metama,Jakarta : Tanggapan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)  pasca ditangkapnya Bupati Bekasi, Wapres  mengatakan  sedikitnya ada tiga alasan di balik banyaknya  kepala  daerah terlibat kasus korupsi dan terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Bupati Bekasi  Neneng  Hassanah  Yasin menjadi kepala daerah terakhir yang ditangkap KPK. “Itu akibat antara lain ya karena ingin hidup lebih baik, tentu gaji tidak cukup,” kata Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (16/10).

Keinginan  untuk memiliki pendapatan lebih menjadi alasan utama bagi kepala daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi, dengan menyalahgunakan jabatannya. Kedua, lanjut JK, mahalnya biaya politik saat pemilihan kepala daerah (pilkada) juga mengakibatkan  kepala daerah terpilih berupaya mendapatkan uang dengan segala cara untuk menutupi biaya kampanyenya.

Meskipun, sudah ada sebagian fasilitas kampanye dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk  membuat biaya politik lebih murah, para calon  kepala daerah tetap saja mengeluarkan biaya tinggi untuk meraih dukungan masyarakat.  “Sebenarnya  sekarang sudah diturunkan (solusinya), dengan kampanye tidak boleh besar-besaran, baliho dipasang KPU, kampanye diatur.

Itu semua mengefisienkan calon. Tapi karena namanya persaingan, jadi selalu ingin lebih tinggi, akhirnya biaya mahal,” jelasnya. Alasan terakhir, menurut Wapres, keinginan pengusaha untuk memperoleh izin investasi di daerah dengan cepat juga menyebabkan tindak pidana korupsi tinggi di daerah. Sehingga, untuk mempercepat proses perijinan investasi di daerah, para pengusaha sering menggunakan cara kotor agar pemda setempat segera mengeluarkan ijin tersebut. “Orang (pengusaha) ingin cepat minta izin, maka karena orang nyogok itu agar cepat keluar izinnya. Jadi prosesnya harus diperbaiki,” tambahnya.

Banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi oleh KPK menyebabkan negara mengalami kerugian secara materi dan jalannya pemerintahan di daerah menjadi terganggu. “Ya tentu juga kita prihatin begitu banyak ditangkal, tapi begitu terjadi terus.

Baca Juga :  Korsupgah KPK : Kunjungi Areal Tambang di Kalsel

Jadi ini kadang-kadang orang (kepala daerah) sepertinya tidak takut kena sanksi,” ujarnya. Neneng diamankan KPK saat OTT yang digelar pada Ahad (14/10) siang hingga Senin (15/10) dini hari. Selain Neneng, KPK juga telah mengamankan tersangka lainnya, yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS) dari kediamannya. Neneng menjadi kepala daerah ke-99 yang diproses KPK sejak 2004.

“Pada 2018 sampai saat ini, 25 orang Kepala Daerah diproses baik melalui OTT atau tidak. Dan kasus ini merupakan OTT ke-23 pada 2018 dengan total tersangka 87 orang,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif  (Sumber : Antara / Red/F)