METROBRATA UTAMA

Media Hukum & Kriminalitas

Ladon Bin Gampir (Paguyuban Ladon Bin Gampir / Ma Bunau) Tuntut PT.Trisula Kencana Sakti membayar Ganti-Rugi

3 min read

Metama,Tamiang Layang (Kalteng) : Tuntutan Masyarakat Desa Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur, atas lahan milik ahli waris Ladon Bin Gampir (Paguyuban Ladon Bin Gampir / Ma Bunau) atas lahan yang telah ditambang batubara oleh perusahaan PT Trisula kencana Sakti seluas 180 Hektar.

Berdasarkan catatan perusahaan PT.Trisula Kencana Sakti telah memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi (Mining Coal Concession) Nomor : 570 Tahun 2009 teranggal 31 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Bupati barito timur dan memiliki wilayah kerja pertambangan dengan total areal seluas 1.748 Hektar meliputi : Desa Saing, Desa Patung, dan Desa Gandring Kecamatan Dusun Tengah dan Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah.

PT.Trisula Kencana Sakti telah memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi (Mining Coal Concession) Nomor : 1884.45/207/2010  teranggal  26 April 2010 yang diterbitkan oleh Bupati Barito Utara dan memiliki wilayah kerja pertambangan dengan total areal seluas 4.748  Hektar meliputi : Desa Malateken, Desa Gandring,Desa Panaen,  Desa Liang Buah, kecamatan Teweh, dan kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara  Propinsi Kalimantan Tengah.

PT.Trisula Kencana Sakti telah memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi (Mining Coal Concession) Nomor : 1884.45/208/2010  teranggal  26 April 2010 yang diterbitkan oleh Bupati Barito Utara dan memiliki wilayah kerja pertambangan dengan total areal seluas 4.959  Hektar meliputi : Desa Malateken, Desa Gandring,Desa Panaen,  Kecamatan Teweh Tengah dan Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara  Propinsi Kalimantan Tengah.

Tuntutan dari masyarakat Adat Ladon Bin Gampir (Paguyuban Ladon Bin Gampir / Ma Bunau) atas lahan yang telah ditambang batubara oleh perusahaan PT Trisula kencana Sakti seluas 180 Hektar, sejak tahun 2007 meminta kepada pihak manajemen perusahaan untuk membayar ganti-rugi lahan yang dikuasai dan ditambang hingga sekarang, upaya perjuangan masyarakat adat  yang hingga kini terus diperjuangkan dengan harapan pihak pemerintah maupun instansi terkait memberikan perhatian atas sengketa lahan adat tersebut.

Baca Juga :  Polda Jatim Dan Jajarannya : Razia Pencegahan Virus Corona, Amankan 887 Orang

Melalui Kuasa hukum masyarakat Adat Ladon Bin Gampir (Paguyuban Ladon Bin Gampir / Ma Bunau) yang tergabung dalam Divisi Advokasi MBLC Jakarta, Yuliustry,SH, selaku Ketua Tim dan Melyo,U, Ferdinand HSP,SH,mengatakan “ Agar pihak perusahaan segera menyelesaikan sengketa lahan masyakarat adat tersebut, meskipun pihak telah melayangkan surat somasi kepada pihak management pt.Trisula Kencana Sakti “ kata Yulius selaku ketua Tim.

Yulius menambahkan bahwa berdasarkan surat kesepakatan yang pernah dibuat pada tanggal 8 Nopember Tahun 2007 antara pihak perusahaan dan pihak Ladon Bin Gampir (Paguyuban Ladon Bin Gampir / Ma Bunau) terjadi kesepakatan bahwa pihak perusahaan akan membayar  dan pihak Ladon Bin Gampir tidak akan menuntut apabila sudah dibebaskan oleh PT.Trisula Kencana Sakti.

Berdasarkan surat undangan mediasi nomor : 500/32/Ekbang tertanggal 12 September 2018 yang ditandatanagi oleh PJ.Bupati Barito Timur surat mediasi kepada Kuasa hukum dan para ahliwaris Ladon Bin Gampir (Paguyuban Ladon Bin Gampir / Ma Bunau) dengan pihak perusahaan dengan dihadiri oleh instansi terkait, pada Mediasi tanggal 17 September 2018 hadir dari pihak perusahaan.

Dalam tanggapan pihak managemen PT.Trisula Kencana Sakti yang diwakili oleh Desta, mengatakan  pihaknya belum mengetahui luas 108 Hektar tersebut letaknya dimana karena belum dilakukan pengecekan, sehingga pihak management tidak berani menindaklanjuti pembayaran, dan pihak perusahaan bersedia membayar apabila lokasi tanahseluas hasil pengukuran tersebut jelas letaknya.dan Desta menambahkan bahwa pihaknya siap melakukan pengecekan bersama-sama tetapi pihak perusahaan meminta kejelasan dengan surat tanah resmi berupa SKTA Asli atau surat-surat resmi lainnya sehingga pengecekan lapangan nantinya berlangsung bisa dipertanggungjawabkan, imbuhnya. Dan apabila sesuai dengan kebenarannya pihaknya siap melaksanakan tanggungjawab sesuai kebenaran yang ada.

Pada kesimpulan mediasi tersebut disepakati agar dilakukan pengecekan surat-surat dan dilakukan pengukuran lokasi guna memastikan lokasi dan kordinant dengan melibatkan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Baca Juga :  Mendagri Tito Sebut Dana Hibah Pilkada 2020 Baru Cair Rp5 Triliun

Tim Kuasa Hukum saat menemui Bupati Barito Timur, pihak Tim Kuasa Hukum meminta pihak pemerintah daerah memfasilitasi dilakukannya pelaksanaan berdasarkan hasil mediasi, pihak Bupati Barito Timur, Ampera mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari dan akan berkoordinasi dengan Assisten I untuk segera menjadwalkan sesuai mediasi yang sudah di sepakati bersama. (Andriansyah)