OTT KPK : Tetapkan “Tujuh Tersangka Suap “ DPRD Kalimantan Tengah - METROBRATA UTAMA    

METROBRATA UTAMA

Media Hukum & Kriminalitas

OTT KPK : Tetapkan “Tujuh Tersangka Suap “ DPRD Kalimantan Tengah

3 min read

Metama,Jakarta : Perizinan yang kerap bermasalah diwilayah hukum Kalimantan Tengah yang seringkali merugikan Masyarakat, Upaya main mata Pengusaha dengan oknum yang mempunyai kewenangan  dalam kegiatan usaha, meskipun berujung Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap beberapa oknum Anggota DPRD Kalimantan Tengah  dan pihak Swasta atau pengusaha dalam upaya  mengamankan kegiatan usaha  yang juga diduga tidak memiliki izin HGU dan Pencemaran limbah  di Desa Sebuluh dengan upaya melakukan lobi-lobi.

Dalam keterangan  pers yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tujuh orang tersangka atas dugaan suap anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dalam bidang perkebunan, kehutanan, penambangan dan lingkungan hidup di Pemerintah Provinsi Kalteng pada 2018.

Sejumlah anggota Komisi B DPRD Kalteng di Duga “Telah Menerima Uang ” dari  petinggi  PT Binasawit Abadi  Pratama (BAP) terkait pengawasan DPRD Kalimantan Tengah atas pembuangan limbah ke Danau Sembuluh. “KPK  menetapkan  tujuh orang tersangka  atas dugaan tindak pidana suap terkait tugas dan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah,” kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Gedung KPK Jakarta, Sabtu (27/10).

Tujuh dari tersangka, empat di antaranya  adalah anggota DPRD Kalimantan Tengah yang diduga menerima  suap yakni Borak Milton sebagai Ketua Komisi B DPRD Kalimantan Tengah, Punding sebagai sekretaris Komisi B DPRD Kalimantan Tengah, Arisavanah dan Edy Rosada sebagai anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah.

Sementara pemberi suap yakni  Edy Saputra Suradja selaku Direktur PT BAP atau Wakil Direktur Utama PT SMART Tbk., Willy Agung  Adipradhana selaku CEO PT BAP Wilayah  Kalteng  bagian  Utara, serta Teguh Dudy Zaldy selaku Manajer Legal PT BAP.

Baca Juga :  Polres Gowa : Amankan Tiga Pelaku Pengeroyokan Anggota Polantas

Syarif  menerangkan dalam konstruksi perkara, PT BAP yang bergerak di kelapa sawit melakukan  lobi kepada DPRD Kalimantan Tengah agar tidak melakukan konferensi pers ke  media masa mengenai tidak adanya izin Hak Guna Usaha (HGU) oleh perusahaan tersebut.

Sekalipun melakukan konferensi pers, PT BAP meminta DPRD menyatakan proses izin HGU sedang berjalan.  Di samping itu, pengelolaan limbah oleh PT BAP dan menyebabkan pencemaran lingkungan khususnya Danau Sembuluh agar tidak dibahas dalam rapat dengar pendapat di DPRD Kalimantan Tengah. “Muncul pembicaraan “kita tahu sama tahu lah”,” ungkap Syarif.

Lobi-lobi PT BAP dilakukan setelah masyarakat memprotes dan melaporkan adanya pencemaran di Danau Sembuluh akibat pembuangan limbah sawit yang diduga berasal dari PT BAP.

Laporan itu kemudian ditindaklanjuti oleh DPRD Kalimantan Tengah dengan memanggil PT BAP. Setelah melakukan klarifikasi diketahui ada permasalahan izin lahan dari anak perusahaan Sinar Mas seperti HGU, Izin Pinjam Kawasan Hutan (IPKH), dan jaminan pencadangan wilayah, karena diduga lahan sawit tersebut berada di kawasan hutan.

Lobi PT BAP berujung dengan pemberian uang Rp 240 juta yang saat ini dijadikan barang bukti. “Diduga selain Rp 240 juta anggota Komisi B Kalimantan Tengah juga menerima pemberian pemberian lainnya dari PT BAP yang sedang dalam proses pendalaman,” kata Syarif.

Uang Rp 240 juta diberikan oleh perwakilan PT BAP yakni Tira Anastasya sebagai staf keuangan kepada Arisavanah dan Edy Rosada di pusat perbelanjaan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Ketiganya kemudian digelandang petugas  ke kantor KPK.

Atas perbuatannya, kepada  tersangka penerima suap diisangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang  nomor  20  tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan kepada pemberi suap disangkakan telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Diketahui, tim penindakan KPK mengamankan 14 orang, baik anggota DPRD Kalteng maupun pihak swasta perusahaan sawit tersebut dalam tangkap tangan Jumat, (26/10). (Red/F)

Baca Juga :  Rencana Ustadz Abubakar Baasyir Pasca Pembebasanya

Berlangganan