METROBRATA UTAMA

Media Hukum & Kriminalitas

KPK : Minta Pemerintah “Evaluasi ” Perusahaan Sawit di Danau Sembuluh

3 min read

Metama,Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah untuk mengevaluasi keberadaan perusahaan dan perkebunan sawit di kawasan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Pasca ditangkapnya anggota DPRD Kalteng dan pihak perusahaan atas  dugaan suap perusahaan sawit, PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) kepada anggota Komisi B DPRD Kalteng.

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi menghimbau ” Khususnya Kementerian KLHK, Kementrian Pertanian, Kementrian Agraria dan Tata Ruang, untuk segera mengevaluasi  semua  perkebunan  yang ada disekitar situ,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK Jakarta, Sabtu (27/10).

Syarif mengungkapkan, dari informasi yang didapat, PT BAP sudah beroperasi sejak 2006.  Namun, sampai saat ini diduga PT BAP belum memiliki kelengkapan izin, di antaranya Guna Usaha (HGU), lzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan jaminan pencadangan wilayah. “Sudah lama sekali PT BAP ini, lama sekali, kelengkapan perizinannya belum selesai,” kata Syarif.

Bahkan,  sambung  Syarif, diduga  terdapat sejumlah perusahaan sawit besar lainnya yang  beroperasi di sekitar  Danau Sembuluh  yang memiliki kasus yang sama dengan PT BAP.  Menurut Syarif  beberapa tahun lalu kondisi Danau Sembuluh sangat bagus dan belum tercemar. Danau Sembuluh juga menjadi tempat masyarakat setempat menggantungkan hidup hingga menjadi lokasi olahraga air.

“Saat ini fungsinya sangat rusak, akibat beroperasinya perkebunan disekitar situ dan limbahnya banyak yang dimasukan ke sungai tersebut,” tutur dia. “Mungkin teman-teman wartawan  untuk  memperkaya  bisa  melakukan peliputan ke danau tersebut,” tambahnya.

KPK menetapkan tujuh orang tersangka atas dugaan suap anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dalam bidang  perkebunan,  kehutanan, penambangan dan lingkungan hidup di Pemerintah Provinsi Kalteng tahun 2018.

Baca Juga :  Perpres 73/2020 BIN Tak Lagi Di Bawah Kemenkopolhukam

Tujuh dari tersangka, empat diantaranya adalah anggota DPRD Kalimantan Tengah yang diduga menerima suap yakni Borak Milton sebagai Ketua Komisi B DPRD Kalimantan Tengah, Punding sebagai sekretaris Komisi B DPRD Kalimantan Tengah, Arisavanah dan Edy Rosada sebagai anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah.

“Pernyataan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa satu eksekutif  dari  PT SMART Tbk dan dua eksekutif dari PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) sebagai tersangka dan perlu menjalani  proses  investigasi  lebih  lanjut  sehubungan dengan proses penyelidikan KPK, terkait dengan kasus DPRD Kalteng, sangat mengkhawatirkan  dan  disesalkan,” ujar Wulan saat dikonfirmasi, Sabtu (27/10).

Sementara pemberi suap yakni Edy Saputra Suradja selaku Direktur PT BAP atau Wakil Direktur Utama PT SMART Tbk., Willy Agung Adipradhana selaku CEO PT BAP Wilayah Kalteng bagian Utara, serta Teguh Dudy Zaldy selaku Manajer Legal PT BAP.

Sementara, Head of Corporate Communications PT Sinar Mas Agro Resources And Technology (SMART) Tbk, Wulan Suling menyesalkan ditetapkannya salah seorang eksekutif anak perusahannya  terlibat atas dugaan suap anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng).

Wulan menuturkan perusahaan mengharapkan unit usahanya yang beroperasi di Indonesia dan anak usahanya untuk  beroperasi sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. “Kami akan bekerja  sama sepenuhnya  dalam  proses penyelidikan yang berlangsung dan berharap isu ini dapat diselesaikan secepatnya,” tegasnya.

Ia juga berjanji sebagai perusahaan yang taat hukum, akan menghormati dan akan berkerjasama untuk membantu segala proses yang tengah berjalan. (Red/F)