DPR RI Minta Polisi Selidiki Lion Air - METROBRATA UTAMA    

METROBRATA UTAMA

Media Hukum & Kriminalitas

DPR RI Minta Polisi Selidiki Lion Air

2 min read

Metama, Jakarta : Desakan anggota DPR RI untuk meminta polisi melakukan penyelidikannya  atas jatuhnya Lion Air JT 610, ditanggapi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tak keberatan polisi melakukan penyelidikannya  atas jatuhnya Lion Air JT 610.

Wakil Ketua KNKT, Haryo Satmiko mengatakan setiap instansi memiliki kewenangan masing-masing. Begitupun dengan kepolisian apabila turut serta melakukan penyelidikan dalam peristiwa jatuhnya Lion Air tipe Boeing 737 Max 8.

“Masing-masing instansi punya kewenangan. Kewenangan dari instansi lain kami serahkan sesuai dengan tugas pokok fungsinya saja,” kata Haryo melalui sambungan telepon media pada Jumat (2/11).

Yang penting ujarnya, kewenangan KNKT adalah melakukan pemeriksaan dan investigasi atas insiden tersebut. Sehingga apabila polisi pun ingin melakukan pemeriksaan yang sama, maka pihaknya juga tidak akan mempermasalahkan. “Terserah kepolisian saja, tugas fungsinya kan beda (dengan KNKT),” kata dia.

Saat ditanyakan apakah penyelidikan polisi baru bisa dilakukan pasca-investigasi KNKT selesai, Haryo mengaku tidak bisa memastikan. Karena kembali lagi dia tegaskan bahwa setiap instansi memiliki kewenangan masing-masing seperti apa tugas dan fungsinya. “Masing-masing instansi punya kewenangan. Saya tidak tahu, saya bukan polisi,” kata dia.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief  Poyuono meminta kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap manajemen dan pemilik Lion Air, Rusdi Kirana. Pemeriksaan dilakukan menyusul adanya dugaan ketidakberesan dalam pengelolaan maskapai dan sejumlah pelanggaran aturan keselamatan penerbangan.

Selain itu menurut Arief, mengacu pada Pasal 443 UU No.1 Tahun 2009, menyebutkan “Dalam hal tindak pidana di bidang penerbangan dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditentukan”.

Baca Juga :  Selama Operasi Zebra Matoa 2019 Berlangsung, Polres Merauke Tindak 714 Pelanggar

“Sudah cukup pasal-pasal dalam UU Penerbangan untuk menjerat pemilik dan manajemen Lion Air yang nantinya bisa di juncto dengan KUHP,” kata Arief.

Seperti diketahui, pesawat Lion Air tipe Boeing 737 Max 8 tersebut mengangkut sebanyak 189 orang. Pesawat tersebut rencananya akan terbang ke Pangkal Pinang pada Senin (29/10).

Sayangnya, sebelum mendarat di lokasi tujuan, pesawat justru jatuh di Tanjung Karang, Bekasi, Jawa Barat. Hingga kini tim SAR gabungan masih terus melakukan proses evakuasi korban dan body pesawat serta mencari bagian black box lainnya. (Red/F)