Jokowi Sebut Pembebasan Abu Bakar Baasyir Pertimbangan Kemanusiaan - METROBRATA UTAMA    

METROBRATA UTAMA

Media Hukum & Kriminalitas

Jokowi Sebut Pembebasan Abu Bakar Baasyir Pertimbangan Kemanusiaan

5 min read

Metama, Jakarta : Rencana pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir dalam waktu dekat dibenarkan oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi menyatakan pembebasan Baasyir didasari  oleh pertimbangan  Kemanusiaan.

” Yang  pertama memang alasan kemanusiaan.  Artinya beliau [Abu Bakar Baasyir]  kan sudah sepuh, ya pertimbangannya kemanusiaan,” kata Jokowi  setelah  meninjau  Rusun Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah di Desa Nglampangsari, Garut, Jawa Barat pada Jumat (18/1/2019) seperti dikutip media.

Jokowi menjelaskan salah satu pertimbangan utama pembebasan Baasyir ialah karena kondisi kesehatan pendiri pesantren Al-Mukmin, Ngruki, Sukoharjo itu terus menurun. Selain itu, kata dia, ada banyak pertimbangan lain dalam pembebasan Baasyir.

Jokowi juga menyatakan keputusan pembebasan Abu Bakar Baasyir sudah melalui pertimbangan yang panjang, termasuk diskusi antara  dia  dengan  Kapolri  Tito Karnavian. “Ini pertimbangan yang panjang.

Pertimbangan dari sisi keamanan dengan Kapolri, dengan pakar, terakhir dengan Pak Yusril. Tapi prosesnya nanti dengan Kapolri,” kata Jokowi.  “Sudah pertimbangan lama. Sudah sejak awal tahun yang  lalu.

Pertimbangan lama Kapolri, kita, Menkopolhukam, dan dengan pakar-pakar. Terakhir dengan Pak Prof Yusril Ihza Mahendra,” dia menambahkan.  Abu Bakar Baasyir telah menjalani masa hukuman selama 9 tahun.   Dia divonis dengan hukuman penjara  selama 15 tahun.

Pria sepuh berusia 81 tahun itu kini ditahan di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Di sela-sela membesuk Baasyir pada hari ini, Yusril Ihza Mahendra juga menyatakan pembebasan Baasyir sudah disetujui oleh Presiden Jokowi, Menteri Hukum dan HAM, dan Kapolri.”Ustaz Abu Bakar seorang ulama yang harus dihormati dan kebebasan beliau perintah dari Presiden Joko Widodo atas nama kemanusiaan karena kondisinya sudah uzur dan keadaannya sedang sakit yang memerlukan perhatian dari keluarga,” kata Yusril di Lapas Gunung Sindur.

Baca Juga :  HM Masih Bebas, KPK Kesulitan Menangkap?

Yusril  mengatakan  Baasyir akan bebas pada pekan depan usai mengurus administrasi di Lapas Gunung Sindur. “Ustaz Abu Bakar Baasyir meminta tiga sampai lima hari untuk membereskan barang di dalam Lapas,” ujar kuasa hukum pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin tersebut. “Minggu depan dipastikan sudah keluar, itu haknya beliau bebas dari masa tahanan, setelah ini saya lapor ke Presiden Joko Widodo bahwa beliau [Baasyir] menyetujui hal ini,” tambah Yusril.

Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (PAS) Kementerian Hukum dan HAM belum menerima surat keputusan mengenai pembebasan Bakar Baasyir.”Hingga saat ini kami belum terima surat apa pun,” kata Kepala Bagian Humas Ditjen PAS Ade Kusmanto, pada hari ini.

Ade menjelaskan Baasyir memang sudah layak menerima pembebasan bersyarat karena sudah menjalani 2/3 masa pidananya. “Tetapi saat ini belum diusulkan pembebasan bersyarat karena Ustaz Baasyir tidak mau menandatangani surat pernyataan kesetiaan kepada NKRI,” kata Ade.

JK Jelaskan Alasan Jokowi Izinkan Pengobatan Abu Bakar Baasyir

Dalam pandangan  Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan alasan pemerintah memberikan izin pengobatan untuk terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir. Langkah itu diambil, kata Kalla, hanya berlandaskan rasa kemanusiaan.

“Pemerintah membuat kebijakan dan Presiden [Joko Widodo] mengambil kebijakan atau instansi lainnya, untuk memberikan perawatan yang baik untuk Abu Bakar Baasyir, jadi kemanusiaan ini,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (2/3/2018).

Selain itu, kata Kalla, pemberian izin kepada terpidana untuk melakukan pengobatan juga tidak menyalahi aturan. “Ya memang ada aturan-aturannya, setelah berapa tahun dia dapat, kan beliau [Abu Bakar] sakit jadi perlu perawatan,” tambahnya.

Presiden Jokowi, Kamis kemarin, memberikan izin kepada Baasyir untuk menjalani pengobatan di Rumah Sakit RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat.  Senada dengan Kalla, Jokowi juga mengatakan: “Kalau ada yang sakit, tentu saja kepedulian kita untuk membawa ke rumah sakit untuk disembuhkan.” Abu Bakar Baasyir divonis penjara 15 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tahun 2011 lalu, karena dinilai terbukti merencanakan atau menggerakkan pelatihan militer bersama Dulmatin alias Yahya Ibrahin alias Joko Pitono.

Baca Juga :  Keberadaan Dewan Pengawas "Rentan Pelemahan" Buat KPK

Selain itu, hakim menilai Baasyir terbukti menghasut untuk melakukan perbuatan teror, yang diwujudkan para peserta pelatihan dengan melakukan penyerangan dengan senjata api kepada polisi dan fasilitas umum.

Terkait kemungkinan memberikan grasi kepada pria kelahiran Jombang, Jawa Timur, 17 Agustus 1938 itu, Presiden Jokowi mengatakan, sampai saat ini belum ada surat mengenai masalah tersebut. “Sampai saat ini belum ada surat yang masuk kepada saya,” kata dia. Seperti diungkap, Kabag Humas Protokol Ditjen PAS Kemenkumham Ade Kusmanto, Abu Bakar Baasyir sudah menjalani pengobatan di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) pada Kamis kemarin.

Ade menyatakan bahwa Baasyir diagnosis menderita sakit “CVI” (chronic venous insufienci), yaitu kelainan pada pembuluh darah vena.

Soal Status Abu Bakar Ba’asyir, Wiranto: Kami Juga Menghormati HAM

Dalam pandangan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto akan membahas perubahan status terpidana terorisme Abu Bakar Ba’asyir. Selama proses itu ia mengimbau agar masyarakat tidak perlu berspekulasi macam-macam.

Sempat dipenjara di Nusa Kambangan, Jawa Tengah, terpidana terorisme ini dipindah ke lapas Gunung Sindur, Bogor. Pihak keluarga kemudian meminta Ba’asyir jadi tahanan rumah saja karena kesehatannya terus menurun. Dengan jadi tahanan rumah keluarga bisa lebih mudah merawat.

Ba’asyir sempat datang ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk memeriksa kesehatannya dengan kawalan polisi bersenjata.

Ba’asyir diagnosa menderita sakit CVI dan harus menjalani perawatan intensif.”Masalah amnesti, grasi, abolisi, atau segala macam spekulasi tentu perlu prosedur hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Nanti kami bincangkan dengan kementerian dan lembaga yang terkait dengan masalah penghukuman dan pengampunan,” kata Wiranto di kantornya pada (2/3/2018).lalu.

Wiranto meminta masyarakat tidak perlu berspekulasi aneh-aneh karena menurutnya, pemerintah akan membahas itu dengan berpedoman pada nilai-nilai kemanusiaan. “Pemerintah juga mengacu pada UUD 1945.

Baca Juga :  Polda Jatim : Segera Umumkan Tersangka Ujaran Rasial

Kami juga menghormati HAM. Jadi semua tindakan, langkah-langkah dan kebijakan tidak terlepas dari pertimbangan itu,” kata Wiranto.

Wiranto mengatakan kalau selama di Gunung Sindur Ba’asyir diperlakukan dengan baik. Ba’asyir, misalnya, mendapat pelayanan kesehatan yang cukup, “termasuk besuk sudah diizinkan.” “Jadi dari sisi kemanusiaan tidak ada masalah,” lanjutnya.

Anggota Komisi III Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai Ba’asyir layak mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo. “Kalau sakitnya berat, atau atas dasar kemanusiaan, bisa saja diberikan grasi,” kata Nasir kepada media.

Meski begitu, menurut Nasir tidak akan mudah bagi Ba’asyir untuk mengajukan grasi. Sebab dengan memohon grasi itu sama saja dengan mengakui bahwa ia memang bersalah. “Tapi dikembalikan lagi ke ustaz Ba’asyir. Kalau soal sakit kan bisa dirawat dan sebagainya,” kata Nasir.Ba’asyir divonis 2,6 bulan setelah ditetapkan sebagai tersangka bom bali tahun 2002. Setelah bebas pada Juni 2006, ia kembali ditahan pada Agustus 2010 karena dituduh turut mendirikan kelompok militan di Aceh. Ba’asyir pun divonis 15 tahun penjara karena itu pada Juni 2011. (Red F)