METROBRATA UTAMA

Media Hukum & Kriminalitas

Anggota BPD Desa Hurung Enep Barut,Laporkan Dugaan Korupsi Dana Desa, Kejaksaan Teweh “Enggan” Tangani ?

3 min read

Metama, Muara Teweh (Barito Utara) :  Surat pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa) Desa Hurung Enep Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara, melaporkan secara resmi kepada Kejaksaan Negeri Muara Teweh adanya Dugaan  Tindak Pidana Korupsi Dana Desa ADD dan DD Tahun Anggaran 2017, ABT ADD tahun 2018 yang diduga di Korupsi.

Surat  pengaduan ditujukan secara resmi kepada Kejaksaan Negeri Muara Teweh  ini, membuat masyarakat mempertanyakan keseriusan laporan masyarakat para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Hurung Enep ini sebagai pihak Pelapor, betapa tidak laporan yang sudah mengendap satu tahun ini, tak kunjung dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Muara Teweh Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh oleh media ini salahsatu anggota BPD sebagai pihak pelapor menuturkan, saat surat laporan pengaduan masyarakat tersebut diterima oleh jaksa Angga,SH dan jaksa Rezeki,SH, dari keterangan para jaksa tersebut pihak Kejaksaan Negeri Muara Teweh belum dapat menindaklanjuti dengan alasan banyaknya perkara yang tengah ditangani, sehingga perkara dugaan Korupsi dana Desa ADD dan DD sampai saat ini dipertanyakan oleh pihak pelapor.

Berdasarkan penelusuran media ini dilapangan diperoleh informasi dari salahsatu sumber yang menuturkan bahwa baru-baru ini pihak camat  (Rayadi.A.Md.Kep) melanyangkan surat panggilan nomor : 415/23/PMD.2019 Tertanggal 11 Februari 2019 pada  Kamis 14/02/2019 kepada anggota BPD  yang melaporkan di Kejaksaan Negeri Muara Teweh      

Berdasarkan dari Notulen rapat yang diterima oleh media ini rapat undangan yang dihadiri oleh Camat lahei,Sekcam,Kasi PMD,Wakil Ketua BPD,Anggota BPD dengan acara terkait permasalahan di desa Hurung Enep.

Dalam sambutan camat berdasarkan kesimpulan hasil rapat camat desa Hurung Enep mengatakan terkait dengan permasalahan yang ada di pihak pemerintah pihak kecamatan menginginkan agar tetap terjalin rasa persaudaraan dan kebersamaan, imbuhnya.

Baca Juga :  Profil Singkat Lima Anggota Dewan Pengawas KPK

Berdasarkan keterangan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku salah satu pihak yang melaporkan adanya dugaan korupsi dana desa menuturkan, bahwa masyarakat desa resah dengan pembangunan yang tidak sesuai dengan anggaran yang ada dan semua bangunan di duga di “Mark Up”  yang seolah-olah Badan Permusyawaratan Desa tidak berperan melakukan fungsi pengawasan terhadap penggunaan dana Desa ADD dan DD oleh kepala Desanya

Diketahui Kepala Desa tidak pernah melaporkan segala aktifitas perencanaan pembangunan yang menggunakan Dana Desa dan Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018, serta tidak terbukanya ketua BPD, dan tekesan ada permainan kong-kalikong antara Kepala Desa dan ketua BPD. Terang Arminto. Sementara Pihan yang juga sebagai anggota BPD mengatakan bahwa segala kegiatan pembangunan dengan menggunakan ADD dan DD ditangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa dan anggota BPD tidak pernah dilibatkan “Semua permasalahan ditangani oleh ketua BPD, tambahnya.

Sementara dalam pantaun media ini lokasi desa Hurung Enep Kecamatan Lahei ini cukup jauh dan tidak akan terekspose oleh media mengingat desa tersebut berada di ujung desa dengan jalan yang medannya sulit ditempuh atau jalur akses ke desa tersebut sulit dilalui oleh kendaraan dengan kondisi jalan yang rusak, meskipun dilihat sejengkal pembangunan semenisasi yang dibangun terputus-putus dari RT I ke RT III dengan jarak 6 KM. dituturkan oleh sumber modus penggunaan dana ADD dan DD  oleh pihak Kepala Desa ini dengancara anggaran ADD dan DD tahun anggaran 2017 yang dipakai anggaran 2018 dan anggaran ADD dan DD tahun 2018 yang dipakai anggaran 2019, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan oleh masyarakat, juga pembangunan jembatan serta PAUD dengan anggaran yang tidak masuk akal, ungkap sumber. Dan ketika ada kunjungan dari inspektorat kabupaten pihak desa sudah menkondisikannya. Anehnya Ketua BPD melalui camat meminta anggota BPD yang melaporkan ke kejaksaan untuk segera mencabut laporan pengaduan di kejaksaan, dengan segala cara dibuatlah surat yang terkesan ada dukungan dari beberapa masyarakat mendesak untuk mencabut pengaduan oleh anggota BPD, dan Ketua BPD melayangkan Surat kepada Kejaksaan Negeri Muara Teweh untuk Tidak memproses secara hukum, surat tersebut dilayangkan secara resmi, padahal bukti-bukti yang disertakan dalam laporan pengaduan pihak pelapor  terlampir.

Baca Juga :  Muzakir Pakar Pidana : Kasus Ahmad Dhani Berbahaya Jika Jadi Yurisprudensi

Sementara pihak pelapor mengharapkan pihak kejaksaan Negeri atau kejaksaan Tinggi segera memeriksa adanya dugaan korupsi dana ADD dan DD tahun anggaran 2017 dan 2018.