METROBRATA UTAMA

Media Hukum & Kriminalitas

Mahfud MD : Berharap Kedua Kubu Capres Harus Siap Terima Putusan MK

4 min read

Metama.com,Jakarta : Pernyataan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)  Mahfud MD dalam gugatan sengketa Pilpres 2019 di mahkamah Konstitusi, mahfud berpesan  meminta kedua kubu capres-cawapres siap menerima apapun putusan MK terkait sengketa Pilpres 2019. Mahfud juga meminta kedua kubu capres-cawapres menghormati putusan dari MK.

“Sebab tidak ada pilihan lain, secara hukum hanya MK yang punya kompetensi memutus sengketa itu,” ujar Mahfud kepada media pada Ahad (9/6).

Mahfud menambahkan pemerintah harus terus berjalan sesuai dengan kalender konstitusi. Tidak bisa ditunda hanya karena ada pihak yang tidak puas.  “Makanya MK yang harus memutus sengketa itu secara transparan dan seobyektif mungkin,” katanya. Dalam persidangan di MK yang akan digelar 14 Juni 2019 nanti, kedua kubu harus siap adu bukti dan argumen. Kendati demikian pendekatan politik antarkedua kubu juga perlu dilakukan. Akan tetapi, jika pendekatan politik gagal mencapai kesepakatan, maka putusan MK adalah yang jadi pedoman. “Masalah negara adalah masalah bersama seluruh bangsa sehingga harus disikapi dengan segenap kebesaran jiwa,” ujarnya lagi.

Jimly  meminta  semua pihak yang menang dan kalah menghormati hasil pilpres.

Jimmly Asshiddiqie

Secara terpisah  pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Ikatan Cendekiawan  Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie menegaskan, apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 harus dihormati.

Di mana, salah satu gugatan dilayangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. “Kita percayakan proses sepenuhnya ke MK. Kita harus hormati apapun keputusan MK sebagai pintu terakhir mendapatkan kepastian hukum dan politik,” ujar Jimly seusai open house Lebaran Idul Fitri 1440 H di kediamannya di Pondok Labu, Jakarta Selatan, Jumat (7/6).

Baca Juga :  Idrus Marham Bebas Dari Lapas Cipinang

Menurut Jimly, semua pihak juga harus saling menghormati yang menang dan yang kalah.  “Yang kalah menghormati pemenang dan yang menang menghormati yang kalah. Saling menghormati. Jangan saling menjatuhkan, saling tidak percaya dan menyebar kebencian. Dan, manfaatkan momentum lebaran untuk saling memaafkan dan jadikan ajang silaturahmi,” tuturnya.

Jimly yang terpilih menjadi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengutarakan, suasana lebaran harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai momentum rekonsiliasi pascaketegangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. “Kita harus jadikan nuansa Ramadhan yang masih berbekas dan perayaan Lebaran Idul Fitri 1440 H sebagai momentum bersilaturahmi keluarga dan juga antar anak bangsa, karena kita belum selesai ketegangan antar anak bangsa seusia Pemilu 2019, terutama terkait Pilpres.

Jadi manfaatkanlah semaksimal mungkin sebagai momentum rekonsiliasi pasca Pemilu 2019,” jelasnya. Dia menambahkan, seharusnya Idul Fitri harus menjadi semangat bagi seluruh lapisan masyarakat untuk merajut kembali semangat hidup rukun dan damai.

“Semangat bersilaturahmi dan merajut kembali kerukunan penting juga dilakukan sesama kolega politik, tak terkecuali kedua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Namun yang paling penting adalah rekonsiliasi antara pendukung kedua pasangan calon tersebut,” kata Jimly. 

Jimly Asshiddiqie mengatakan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 bukan hanya menyangkut ketidakadilan siapa yang menang dan kalah dalam pemilu. Ia mengatakan gugatan merupakan upaya pembuktian hukum terhadap adanya dugaan kecurangan. “Forum sidang MK ini penting sekali, bukan sekadar soal menang dan kalah. Forum MK itu kita harapkan berhasil memindahkan kekecewaan dari jalanan ke ruangan sidang, jadi lebih baik kita berdebat di forum sidang MK,” kata Jimly usai menghadiri acara Buka Puasa Wapres Jusuf Kalla Bersama Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Istana Wapres Jakarta, Selasa (21/5) malam.

Baca Juga :  Aksi 1812 Lukai Dua Polisi Kena Sabet Senjata Tajam, Saat Bubarkan Massa “ Korlap Demo: Itu Bukan Dari Kami”

Jimly berharap sembilan hakim konstitusi dapat menggelar proses persidangan secara transparan dan adil. Dengan demikian, masyarakat mengetahui kebenaran apabila memang terjadi dugaan pelanggaran dalam proses Pemilu 2019.

Untuk mengungkap kebenaran tersebut, mantan ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) itu berharap pelaksanaan sidang sengketa hasil pilpres nantinya ditayangkan secara terbuka melalui media massa. Sehingga, dapat menjadi perbaikan pendidikan politik bagi masyarakat. “Kita berharap MK menyelenggarakan sidang secara transparan, terbuka. Sebaiknya masing-masing kubu diberi kesempatan memperlihatkan kepada publik, live begitu, versi perhitungannya masing-masing.

BPN silakan, TKN silakan perhitungannya bagaimana, akhirnya nanti baru KPU,” jelas calon anggota DPD RI tersebut.  MK membuka kemungkinan bagi pihak yang tidak terima terhadap hasil keputusan KPU tersebut melalui penyelesaian sengketa Pilpres 2019.

Pendaftaran sengketa tersebut mulai dibuka Rabu dan ditutup pada Jumat (24/5) pukul 23:59 WIB. Apabila ada pengajuan sengketa hasil Pilpres, maka penetapan capres dan cawapres terpilih oleh KPU akan dilakukan setelah sengketa tersebut selesai diputus MK pada 28 Juni.

Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga sedang mempersiapkan berkas pengajuan gugatan sengketa hasil PIlpres 2019, kata DIrektur Advokasi dan Hukum Sufmi Dasco Ahmad.

Hasil pemilu presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2019 menunjukkan pasangan Jokowi-Ma”ruf unggul daripada pasangan Prabowo-Sandiaga dengan perolehan suara 85.607.362 suara atau 55,50 persen. Sementara pasangan 02 Prabowo-Sandiaga mendapat 68.650.239 suara atau 44,50 persen.

(Red F/S-Ant)