METROBRATA UTAMA

Media Hukum & Kriminalitas

Panglima TNI : Ajukan Penangguhan Penahanan Soenarko Kepada Polri

4 min read

Metama.com,Jakarta : Pernyataan itu dilontarkan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat menghadiri acara pertemuan dengan ulama di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (20/6).  ” Saya tadi baru saja telepon ke Denpom TNI Mayor Jenderal Dedi untuk koordinasi dengan Kababinkum TNI untuk sampaikan ke penyidik Pak Soenarko untuk supaya penangguhan penahanan.” Soenarko  yang dimaksud adalah mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko yang ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal sejak Mei 2019 dan ditahan di Rutan POM Guntur, Jakarta.

Soenarko ditangkap atas dugaan kasus penyelundupan senjata dari Aceh. Senjata itu diduga digunakan untuk diselundupkan dalam aksi massa yang berujung kerusuhan pada 21-22 Mei 2019. Mabes TNI pun bergerak cepat atas instruksi Panglima. Hadi kemudian menandatangani surat permintaan penangguhan penahanan terhadap Soenarko pada Kamis (20/6) malam.

“Surat permintaan penangguhan penahanan kepada Kapolri di tandatangani  oleh Panglima TNI pada Kamis malam (20/6) pukul pada 20.30 WIB,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sisriadi ketika dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (21/6). Keputusan itu, kata Sisriadi, antara lain, pertimbangan aspek hukum, pertimbangan tentang rekam jejak Soenarko selama berdinas di lingkungan TNI maupun setelah beliau berstatus purnawirawan. “Serta pertimbangan ikatan moral antara prajurit TNI dan Purnawirawan,” kata Sisriadi. Pada hari yang sama, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengkonfirmasi bahwa Polri mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Soenarko. Dedi mengatakan penyidik masih memproses administrasi penangguhan penahanan Soenarko. “Sekarang masih proses administrasi. Hari ini beliau akan ditangguhkan (penahanan),” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.

Dedi mengatakan, sejumlah hal yang menjadi pertimbangan dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan Soenarko adalah karena Soenarko kooperatif. Kendati demikian, Dedi memastikan proses penanganan kasus Soenarko tetap berjalan sesuai prosedur. “Pertimbangan dari penyidik, karena yang bersangkutan kooperatif, tapi ada syarat lainnya yakni tidak mengulangi perbuatan, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak melarikan diri,” katanya.  Selain itu pertimbangan lainnya adalah Panglima TNI  Marsekal  Hadi  Tjahjanto dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bersedia menjadi penjamin Soenarko. “Ada penjaminnya, Pak Luhut dan Panglima TNI,” katanya. Soenarko keluar dari  Rutan Pomdam Jaya, Jakarta, Jumat siang. Pengacara Soenarko, Ferry Firman menjelaskan  Soenarko dalam keadaan  sehat  saat keluar dari Rutan sekitar pukul 14.00 WIB  yang  dijemput  istri, anak serta menantunya. Menurut Ferry, usai mendapatkan surat penangguhan penahanan itu, Soenarko  dapat  menghirup udara bebas dan melanjutnya hidupnya secara normal kembali di usia 66 tahun. Pasca penangguhan penahanan kata Ferry, pihaknya akan meminta secepatnya untuk dilakukan proses gelar perkara.  Saat ini, Soenarko masih dalam status tersangka, namun pihaknya siap menghadirkan jika sewaktu-waktu dipanggil untuk pemeriksaan selanjutnya.  Ferry  juga  mendesak  Polri agar membebaskan  mantan Danjen Kopassus itu dari segala tuduhan. “Kita meminta,  bukan hanya ditangguhkan penahanannya. Tetapi harus segera di SP3 (Surat Penghentian Penyidikan). Dibebaskan dari semua tuduhan,” kata Ferry. Menurut Ferry, Soenarko, meyakini tuduhan Polri terhadapnya, tak benar. “Beliau (Soenarko) marah karena tuduhan kepadanya,  kok  begitu,”  kata Ferry.

Baca Juga :  Kapolda Sulut Lantik 48 Pejabat yang Duduki Jabatan di 6 Polres Baru

Menurut  Ferry, kemarahan Soenarko itu wajar. Apalagi, kata dia yang menyangkut  dengan  tuduhan makar, dan tentang penyeludupan senjata api  untuk  kerusuhan 21-22 Mei. Ferry menegaskan, tuduhan tersebut  tak benar. “ Soal makar itu memang Pak Soenarko mengakui supaya lebih berhati-hati kalau bicara. Tetapi yang tentang senjata seludupan itu, itu nggak benar,” sambung Ferry. “ Beliau (Soenarko) marah karena tuduhan kepadanya, kok begitu,” kata pengacara Soenarko, Ferry Firman.

Redam amarah prajurit Kopassus

Mantan  Gubernur  DKI Jakarta sekaligus mantan Wakil Danjen Kopassus, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso, menilai, penangguhan penahanan Soenarko dapat  meredam  gejolak arus bawah di tubuh Kopassus. Ia pun setuju penahanan mantan juniornya di Kopassus itu ditangguhkan. “Ya setuju  bangetlah,  Aku ini cemas ya, karena perlakuan pada jenderal-jenderal TNI itu kan  bisa  saja  membuat gejolak kemarahan prajurit-prajurit di bawah, kan ini  bahaya,” kata Sutiyoso di Jakarta, Jumat (21/6).

Bang Yos (sapaan akrab Sutiyoso, Red), bahkan mengingatkan bagaimana kasus penyerangan Lapas Cebongan Yogyakarta beberapa tahun lalu yang melibatkan oknum anggota Kopassus hingga mengakibatkan  enam orang tewas. Penyerangan  itu  dilatarbelakangi pembunuhan  satu  anggota Kopassus di tempat hiburan malam yang diduga oleh enam orang tersebut. ” Makannya Aku cemas. Kita sudah mau mati bolak-balik di Timor Timur (Timor Leste), Papua, Aceh, terus tiba-tiba ada tuduhan mau makar dengan satu pucuk senjata kuno dari Aceh kan  apa  enggak  gendeng itu,” ujarnya. Bang Yos menyebut Soenarko sebagai mantan stafnya  tersebut  tidak  mungkin  melakukan tindakan yang dituduhkan  yakni  tindakan  makar.  Karena  selain jasa yang bersangkutan  dalam  mempertahankan  kesatuan  Provinsi Aceh (sebagai mantan panglima, Red),  juga  karena  alasan karakter yang bersangkutan. ” Kalau  Narko itu, saya sebagai mantan komandannya, saya lihat sepertinya  enggak masuk  akal  kalau  Narko aneh-aneh.  Dia termasuk perwira  yang  pendiam. Apalagi dia kan  sedang  kesusahan, anaknya lulusan AKABRI kan meninggal  juga jatuh pesawatnya lagi tugas,” ucapnya.  Adapun soal kepemilikan senjata, Sutiyoso mengatakan bahwa bukan hanya yang bersangkutan saja yang demikian. Namun, dia mengakui ada yang tertib dalam administrasi, ada juga yang tidak. “Namanya  kita sering tugas,  bawa kenang-kenangan, saya juga punya senjata,  tapi  saya  selalu ada izin polisi. Namun dia mungkin lupa punya satu  sudah kuno.  Saya  juga  punya  satu kuno tapi bisa apa senjata kayak gitu?  Apa mau dibilang Bang Yos makar ada senjata di rumah gitu,” ujarnya  sambil  tersenyum.

Baca Juga :  Kemendagri : Luruskan Soal Boleh Kampanye di Pesantren

Sepekan  sebelum  Soenarko  dibebaskan, pada Kamis (13/6), Kapolri Jenderal  Polisi  Tito  Karnavian  telah  memberikan sinyal  “ Perlakuan Khusus “  terhadap  perkara Soenarko.

Tito mengaku  sebetulnya  Polri  tak  nyaman  berurusan  hukum dengan para  purnawiran.  Terutama  purnawirawan  dari  kalangan TNI. Ia menilai, segala  bentuk persinggungan antara Polri dan TNI, bakal memicu instabilitas  nasional  yang  berdampak buruk. Karena dua institusi tersebut,  Polri dan TNI, sama-sama punya kekuatan untuk penggunaan senjata. “ Sehingga  penanganan  dua  kasus  purnawirawan pati  (perwira tinggi)  TNI  saat ini, tentu secara pribadi dan institusi, ini jujur menimbulkan  ketidaknyamanan. Bagi Polri sendiri, tidak  nyaman,” kata Tito.