METROBRATA UTAMA

Media Hukum & Kriminalitas

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran Terima DIPA 2020 Dari Presiden Joko Widodo

3 min read

METAMA (Jakarta) – Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo .

DIPA adalah dokumen anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden tentang rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA dilaksanakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan.

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyerahkan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 untuk Menteri, Pejabat Lembaga, dan juga Kepala Daerah (Gubernur) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/19) pagi.

“Tadi sudah menerima DIPA dana transfer daerah dan dana desa kepada saudara-saudara semua. Ada Rp909 triliun untuk kementerian / lembaga dan Rp565 triliun untuk transfer daerah,” kata Jokowi, seperti dilansir dari merdeka.com.

Dia berharap, pola pikir kementerian, lembaga, dan pemimpin daerah bisa berubah dan meninggalkan pola lama. Selain itu, dia juga ingin agar anggaran yang telah diberikan dapat digunakan untuk belanja modal.

“Tadi Bu Menkeu ( Sri Mulyani Indrawati ) sudah sampaikan, mendesak ekonomi global, perlambatan pertumbuhan ekonomi hantui semua negara. Memperbaiki anggaran kita, belanja APBN bisa memicu pertumbuhan ekonomi se-mungkin. Oleh sebab itu, segera lakukan ini lelang, coba Januari sudah dilakukan. Jangan nunggu-nunggu, sudah. ​​Ini perintah, “tegasnya.

Dia kembali menyinggung pelaksanaan e-Tendering Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah (LKPP) yang belum rampung. “Belanja segera-cepatnya. Saya diharapkan jangan sampai kemarin saya sampaikan, November masih ada Rp 31 triliun dalam proses e-Tendering, ini konstruksi,” jelasnya.

DIPA berlaku untuk satu Tahun Anggaran dan informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Disamping itu DIPA dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga :  Polres Kotim : Gelar Apel Bersama TNI-Polri "Pastikan Kesiapan Pengamanan" Pilpres dan Pileg 2019

Dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DIPA dan disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara antara lain adalah Daftar Isian Proyek Pembangunan (DIPP) dan Surat Keputusan Otorisasi (SKO).

DIPA merupakan dasar pelaksanaan kegiatan dan beban anggaran yang telah ditetapkan bagi masing-masing satuan kerja (satker). Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat yang ditunjuk/pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pada satker dilarang melakukan perikatan atau perjanjian yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara apabila DIPA belum disahkan oleh Menteri Keuangan.

Proses pengadaan barang/jasa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan satker dapat dilakukan sepanjang anggaran untuk kegiatan dimaksud telah dialokasikan, dengan ketentuan bahwa penerbitan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dimaksud dilakukan setelah DIPA untuk kegiatan tersebut telah disahkan.

DIPA juga dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pengujian-pengujian, baik oleh Pejabat Penguji Tagihan, pejabat pengawas fungsional, maupun oleh KPPN selakuKuasa Bendahara Umum Negara.

Setiap pelaksanaan kegiatan dan pembebanan anggaran yang dikeluarkan oleh PA/KPA harus sesuai dengan DIPA yang telah disahkan.

Setiap kegiatan atau belanja yang dilakukan satker harus diuji kebenarannya apakah telah sesuai dengan DIPA. DIPA memuat semua perencanaan satker yang diuraikan mulai dari bagian anggaran, fungsi, subfungsi, program, kegiatan dan subkegiatan, sampai jenis belanja dan pagu anggaran masing-masing akun belanja. Selain akun belanja, DIPA juga memuat akun pendapatan.

Pengujian yang dilakukan meliputi apakah kegiatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh PA/KPA/pejabat yang ditunjuk telah sesuai dengan akun yang ditetapkan, atau apakah setiap pengeluaran anggaran dananya tersedia atau cukup tersedia pada akun yang bersangkutan, atau apakah penerbitan SPM telah sesuai dengan beban kegiatan dan jenis belanja pengeluaran yang telah ditetapkan/tersedia.

Baca Juga :  Polri : Ketentuan Pemegang Senjata Api Anggota Polri Harus Jalani Psikotes Berkala

Acuan yang digunakan untuk melakukan pengujian setiap tagihan yang membebankan anggaran belanja dimaksud adalah DIPA satker.

(Jr.s/KL/Red)
Sumber, Kominfo Kalteng

Berlangganan