METROBRATA UTAMA

Media Hukum & Kriminalitas

Menkopolhukam Mahfud MD : Wacana Polsek Tak Tangani Pidana Agar “Tidak Cari-Cari Perkara”

2 min read

Metama.com,Jakarta : Menkopolhukam sekaligus Ketua Kompolnas Mahfud MD berencana menghilangkan kewenangan penindakan di level kepolisian sektor (polsek)–level kecamatan. Ia ingin mereka lebih mengedepankan pemeliharaan perdamaian. Menurutnya hal ini berguna agar “polsek tidak cari-cara perkara.” “Polsek, kan, seringkali pakai sistem target,” tambahnya.

Usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/2/2020), Mahfud mengatakan yang terjadi saat ini adalah polisi menganggap “kalau enggak pakai pidana, dianggap tidak bekerja.” Mahfud lantas mengatakan “pidana yang kecil-kecil,” misalnya maling ternak, “harusnya diselesaikan dengan restorative justice, perdamaian, kekeluargaan.” “Seharusnya itu yang ditonjolkan,”

Mahfud menegaskan. “Jangan apa-apa KUHP dan KUHAP sehingga orang mencuri semangka saja dihukum dengan KUHP,” tambahnya. Untuk perkara-perkara pidana, Mahfud ingin itu dilakukan di level kepolisian resor (polres)–tingkat kabupaten/kota. “Soal kasus pidana, nanti ke polres kota dan kabupaten.” Mahfud mengatakan dia mau menghapus kewenangan menindak pidana di sektor polsek juga terkait struktur kejaksaan dan pengadilan yang paling rendah hanya ada di tingkat resor.

“Kejaksaan dan pengadilan juga hanya ada di tingkat kabupaten/kota, yang terbawah.” Semua usul ini telah ia sampaikan kepada Jokowi. Belum jelas apakah rencana ini benar-benar direalisasikan atau tidak.
Tanggapan pihak Polri atas rencana Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ihwal menghilangkan kewenangan penyelidikan dan penyidikan di tingkat polsek. “Perlu didiskusikan.

Sampai hari ini kewenangan untuk penyelidikan dan penyidikan sampai di tingkat polsek,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Rabu (19/2/2020). Polisi dari tingkat Mabes, Polda, Polres, dan Polsek milik kewenangan penyelidikan dan penyidikan.

“Jadi penyidik itu tak sembarang, dia punya surat keputusan sebagai penyidik,” sambung Asep. Soal tugas polsi di tingkat Polsek bukan fokus di ranah pidana bukan hal baru. Asep mencontohkan, di sejumlah negara tidak memprotes penyelidikan dan penyidikan di tingkat Polsek. “Seperti di Jepang, ada Koban.

Baca Juga :  Uang Rp 20 Juta di Sita KPK Dari Rumah Kadis PUPR Indramayu

Koban setara Polsek dan lebih kepada pelayanan umum masyarakat. Kalau ada penegakan hukum, dia bawa ke Polres,” kata dia. Artinya Koban yang setingkat Polsek itu berfungsi menangkap terduga pelaku, mengamankan barang bukti dan saksi.

Sementara proses lanjutan di Polres. Bila rencana itu diberlakukan, Polri akan menyesuaikan pelayanan masyarakat di tingkat Polsek. “Polsek [mungkin nanti] hanya mengamankan orang, barang bukti, dan saksi. Nanti yang proses penyidikan lebih lanjut itu Polres,” ujar Asep.

Sebelumnya, Mahfud MD berkomentar ingin menjadikan Polri lebih fokus pemeliharaan perdamaian. Menurutnya hal ini berguna agar Polsek “tidak cari-cara perkara”. Dia mengklaim saat ini di kepolisian ada anggapan bila tidak pakai menangani kasus pidana, berarti tidak bekerja. Misalnya, Mahfud mencontohlan, maling ternak harusnya diselesaikan dengan restorative justice, perdamaian, kekeluargaan. “Jangan apa-apa [dijerat pasal) KUHP dan KUHAP, sehingga orang mencuri semangka saja dihukum dengan KUHP,” ujar Mahfud.

(RED F/S-Cn)

Berlangganan