Laporan Masyarakat Desa Mamahan, Inspektorat Kabupaten Kep.Talaud Temukan Dugaan Korupsi Di Desa Mamahan Oleh Oknum Kades - METROBRATA UTAMA    

METROBRATA UTAMA

Media Hukum & Kriminalitas

Laporan Masyarakat Desa Mamahan, Inspektorat Kabupaten Kep.Talaud Temukan Dugaan Korupsi Di Desa Mamahan Oleh Oknum Kades

4 min read

Metama Talaud(Sulut).Kades JP dan Bendahara LM Desa Mamahan kecamatan Geme di duga terindikasi kuat melakukan Tindak Pidana korupsi dengan cara menyelewengkan Dana Desa. hal ini terungkap dalam pertemuan antara Kuasa Hukum Masyarakat Desa Mamahan dengan pihak Inspektorat Pemda Talaud yang dihadiri oleh SH Bidulang sekretaris Inspektorat,H Maahana Irban IV, LL Landeng Auditor, juga kuasa hukum Masyarakat Desa Mamahan, Ferdinand Pamikiran,SH (Kadivkum Divisi Hukum Metrobrata Lawyer Club, (MBLC), juga hadir dari perwakilan media metama Sulawesi Utara Oksirius liroga, juga sebagai pelapor, Rafles Tundu dan Patriones Sumaa anggota Badan Permusyawaratan Desa Mamahan senin, pada 30 november 2020 dikantor Inspektorat kabupaten Talaud di Melonguane.

Kedatangan masyarakat Desa Mamahan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, untuk mempertanyakan pengaduan yang telah disampaikan oleh masyarakat desa Mamahan berkaitan ditemukan adanya Dugaan Penyelewengan dana Desa pada masa periode 2015-2019 oleh oknum kades dan bendahara yang dilaporkan sejak pebruari 2020 karena sebelumnya media Metama mendapat info dari kejaksaan melonguane bahwa benar mereka telah menerima laporan yang dimaksud dan tinggal menunggu hasil Audit dari Inspektorat.

Dalam penjelasan yang disampaikan oleh pihak Inspektorat daerah Kabupaten Talaud, membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi berdasarkan laporan masyarakat desa Mamahan, telah ditemukan adanya Indikasi Dugaan Kebocoran dana dan dugaan Penyalagunaan kewenangan, dan pihak Inspektorat telah menyampaikan secara tertulis kepada pihak Kajaksaan Negeri Kabupaten Talaud dalam hal ini selaku pihak TP4D Kabupeten Talaud,

secara terpisah pihak kuasa hukum Masyarakat Desa Mamahan telah menemui kasipidsus, kejari Talaud Moh. Amin mengatakan akan mengechek laporan tersebut (karena baru menjabat), dan pihak Kasipidsus mengatakan laporan tersebut masih di intel kejaksaan belum masuk ke pidana khusus, bila nanti kejari memerintahkan untuk dilakukan pendalaman berdasarkan laporan Inspektrat kabupaten Talaud pihaknya akan siap, imbuhnya

Baca Juga :  Timsus Maleo Polda Sulut Resmi Dilaunching Kapolda

kepada media metama kedua anggota BPD Desa Mamahan mengatakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa telah diatur oleh Permendagri No 110/2016 yaitu Membahas dan menyepakati peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat desa, Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. ” berdasarkan amanat undang-undang torang bekerja, kami BPD ” mengklaim punya bukti awal berupa dokumen foto persetiap kegiatan, surat pernyataan dari beberapa anggota Masyarakat dan adanya dugaan indikasi penyelewengan Dana desa untuk kegiatan lainnya dikarenakan Rencana kerja Pemerintah Desa(RKPD), Surat Pertanggungjawaban Dana Desa(SPPD),Anggaran Pendapatan Belanja Desa(APBD), Surat Pertanggungjawaban(SPJ), tidak pernah diberikan oleh Kades kepada kami BPD Sebagai wujud Transparansi pengelolaan keuangan Desa. atas persoalan itu secara resmi kami membuat laporan dan sudah disampaikan sejak bulan desember 2019 dan bulan pebruari 2020 kepada Kepala kejaksaan Talaud di Melonguane, Plt Bupati kep Talaud, Kapolres Talaud, dan Inspektorat Pemda kep Talaud dan itu ditandatangani oleh ketua BPD Mamahan Noldi Poae dan kami berdua anggota BPD ujar Patriones. dalam laporan tersebut kami sertakan dalam lampiran bukti-bukti yang ada, ungkapnya ;

Dalam penjelasan yang disampaikan oleh ibu SH Bidulang bahwa mereka tidak tinggal diam malah langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan langsung membentuk Team untuk turun lokasi.untuk pekerjaan fisik 2015 dan 2016 mungkin tidak bisa lagi diperiksa karena sudah dimakan waktu dan dalam aturannya kami harus terlebih dahulu menyampaikan kepada kepala kantor dan Sekretaris daerah. yang pasti torang sokase turun team sejak bulan maret 2020 ujar ibu Sekertaris, tambahnya

Hal senada disampaikan oleh Auditor JJ Landeng sebagai ketua Team. saya diberikan waktu selama empat hari untuk turun lapangan dan saya hanya melakukan pemeriksaan untuk tahun anggaran 2018 dan 2019,ada beberapa masyarakat yang diambil sampel dan hasilnya memang benar ada nilai kerugian yang kita dapatkan. untuk anggaran 2015 dan 2016 waktu tidak mencukupi untuk dilakukan pemeriksaan. untuk 2017 saya tidak memeriksa sebab sudah dilakukan pemeriksaan oleh team sebelumnya dan sudah ada hasilnya.

Baca Juga :  Kapolri Jend.Tito Karnavian & Jajaran Sampaikan HUT TNI Ke-74

untuk tahun anggaran 2018 ada kerugian penggunaan dana dan hasilnya sudah diserahkan kepada Kejaksaan, tahun anggaran 2019 kita nda kase hasil rekomendasi cuma berdasarkan fakta yang terjadi dimamahan, gambaran singkatnya ada kerugian penggunaan langsung, ada selisih atas harga dan yang belum dipertanggungjawabkan nilainya paling besar yaitu mencapai ratusan juta rupiah. memang ada sedikit kendala karena desa mamahan merupakan cluster baru penyebaran covid 19 karena disitu ada pasien covid,

sehingga pekerjaan kami sedikit tertunda namun hasilnya sudah ada dan sudah disampaikan kepihak kejaksaan, ungkapnya, memang benar kejaksaan sempat mengembalikan laporan tersebut karena ada yang harus diperbaiki dan perbaikan itu telah kami lakukan dan sudah diteruskan kembali kekejaksaan untuk ditindaklanjuti ucap Auditor.

Sementara harapan Masyarakat kepada penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri kepulauan Talaud, menanggapi secara “Serius” meskipun daerah yang paling ujung Manado, tetap harus diungkap “Adanya Dugaan Penyelewengan dan Penyalagunaan Kewenangan, Dugaan Korupsi” Harus Diungkap, sebagaimana Komitmen Pemerintah Pusat serta Instruksi Kejaksaan Agung RI, Dalam Pemberantasan Korupsi harus menjadi Prioritas Penegak hukum di daerah yang ada ditanah Porodisa.

(OKSI/Metama)